Jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Dewan Pembina bisa atau lebih tepatnya berani bersikap tegas, maka selesailah konflik tersebut. Tetapi sayangnya, SBY hanya berani menyindir - nyindir saja, sehingga tidak ada sebuah instruksi atau sikap yang tegas terhadap sejumlah kader partainya yang tersandung masalah korupsi.
SBY memang dengan lantang menyatakan, bahwa bagi kader - kader partai yang merasa tidak bisa berpolitik secara cerdas, santun dan bersih dari kasus - kasus korupsi, silahkan mundur, namun untuk siapa ultimatum itu? Kalau para kader Demokrat yang selama ini yang terjerat kasus korupsi seperti Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, dan Andi Malarangeng, tidak merasa bersalah, atau tidak merasa melakukan tindak pidana korupsi, ya mereka sah - sah saja untuk bertahan.
Kalau SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Demokrat ingin segera mengakhiri kemelut di partainya, tidak usah berpidato lantang ke publik, tetapi cukup secara diam - diam memanggil orang - orang seperti Anas dan Andi di kediamannya di Cikeas. Silahkan mau diapakan. Suruh mundur atau non aktif sementara sampai kasus hukumnya jelas dan berkekuatan hukum tetap. Jika mereka memang tidak bersalah, maka jabatan di partai atau di kabinet bisa dipulihkan kembali.
Tetapi selama ini kasus Partai Demokrat justru terkesan dibawa ke urusan publik atau urusan negara, sehingga presiden pun harus sibuk mengurusi kasus internal partai tersebut. Dan sudah barang tentu, bagi publik, hal itu bisa dikatakan merugikan. Sebab, semestinya Presiden SBY harus fokus dan berkonsentrasi mengurusi negara dan pemerintahan yang kini tampak "keponthal - ponthal".
Sangat disayangkan jika Presiden SBY terbawa dan seolah larut dalam konflik internal Partai Demokrat. Sebab, persoalan bangsa dan negara yang kita hadapi saat ini benar - benar serius dan bahkan bisa dikatakan gawat. Lihat saja masalah - masalah serius seperti gejolak kerusuhan di Papua, kasus Lumpur Lapindo yang tak kunjung beres, pembatasan subsidi BBM yang belum beres, dan lain - lain.
Kasus kerusuhan dan anarkisme yang akhir - akhir ini terjadi di Papua membutuhkan penanganan yang serius. Upaya - upaya yang dilakukan pemerintah, sejauh ini belum memberikan hasil yang signifikan. Kedatangan para pejabat negara seperti Menko Polhukam Joko Suyanto, Mendagri Gamawan Fauzi, Kapolri Timur Pradopo dan lain - lain ke Papua membutuhkan penanganan khusus yang bersifat persuasif dan bukan represif.
